Seharusnya
Lembaga Survey khusus utk Quick Count Pilpres juga dibentuk oleh KPU yg
tersumpah dan netral (berafiliasi dgn KPU sehingga hal ini dianggap
resmi oleh rakyat dan jadi acuan atau referensi bagi seluruh media
massa, TV dan media online).
Ini menurut saya yg sejatinya menjadi DAS SOLLEN bagi penyelenggaraan
Pilpres.
Sedang lembaga - lembaga survey lain hanya sebagai pembanding semata.
Artinya, silakan mengadakan Quick Count tetapi tidak bisa menjadi acuan
bagi pelbagai pihak dan rakyat.
Memang hasil Quick Count tidak dijamin --oleh karena hasil manual KPU
lah yang sah-- namun setidaknya ini dapat dipakai menjadi standard yg
ditetapkan oleh KPU.
Harus ada legalitas tentang pembentukan lembaga resmi milik KPU ini.
Atau, minimal lembaga yg ada tetapi digaransi netralitasnya, lantas
diadakan Nota Kesepahaman (MoU) atau jika perlu dengan memorandum of
agreement (nota persetujuan) dengan KPU.
Dengan kejadian pasca hari pencoblosan --terutama pengklaiman masing
masing capres secara sepihak versi masing-masing-- yg ada saat ini
ironisnya hanyalah menghasilkan "kebingungan rakyat" hingga 22 Juli 2014
mendatang, sebagaimana jadwal KPU dan juga pengumuman oleh Ketua KPU,
Husni Kamil Manik, di pelbagai TV kemarin (9/7/2014).
Yang kita kuatirkan, rakyat --tentunya pendukung masing-masing Capres--
tidak percaya atau tidak menerima hasil KPU kelak, meski Mahkamah
Kontitusi (MK) yg memperkuat Keputusan KPU itu.
KPU memiliki beban yg berat meyakinkan rakyat (khususnya para pendukung
kedua Capres).
Kita berharap, tidak terjadi apa-apa di negeri ini. Aamiin.
Udha Hendra
Padang, 10 Juli 201 4/ 13 Ramadhan 1435 H
Tidak ada komentar:
Posting Komentar